Petunjuk Teknis Musrenbang Desa/ Kelurahan PDF Print E-mail
 Dibaca: 14639 kali.
Written by Administrator   
Monday, 25 February 2013 01:30

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN

A. Pengertian

1. Musrenbang Desa/ Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/ kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;

2. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi;

3. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;

4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama;

5. Hasil Musrenbang Desa terdiri dari:

a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), serta swadaya gotong royong masyarakat Desa;

b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi;

6. Hasil Musrenbang Kelurahan terdiri dari:

a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten, serta swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan;

b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi;

B. Tujuan

Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/Kelompok);

2. Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;

3. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi).

C. Masukan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Dari Desa/Kelurahan :

a. Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah Desa/Kelurahan (Dusun atau Lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnnya sesuai dengan kondisi setempat;

b. Daftar permasalahan Desa/Kelurahan, seperti peta kerawanan, kemiskinan, dan pengangguran;

c. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri;

d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/ Kelurahan;

e. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.

2. Dari Kecamatan dan Kabupaten :

a. Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan.

b. Hasil evaluasi pemerintah kecamatan atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan.

D. Mekanisme

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari:

1. Tahap Persiapan :

a. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa/ Kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah desa lainnya. Tugas Tim Fasilitator Musrenbang Desa adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun/ RW/ kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/kelurahan;

b. Masyarakat di tingkat dusun/Rukun Warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah. Keluaran dari musyawarah dusun/ RW/ kelompok adalah:

· Daftar masalah dan kebutuhan;

· Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/ RW/ Kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Desa/kelurahan;

· Wakil/ Delegasi dusun/ RW/ kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan (jumlah wakil/ delegasi masing-masing dusun/ RW/ Kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat).

c. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/ Kelurahan;

d. Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan melakukan hal-hal sebagai berikut:

· Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan;

· Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang;

· Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan.

· Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.

2. Tahap Pelaksanaan:

a. Pendaftaran peserta;

b. Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;

c. Pemaparan Camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis;

d. Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan dan Penjelasan Kepala Desa tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya;

e. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain;

f. Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan; (Form 1)

g. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituangkan dalam Form2, yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan; (Form 2)

h. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Lurah/ Kepala Desa, Camat, Perwakilan Masyarakat dan BPD. (Form 3)

Catatan:

Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Desa/Kelurahan tetap dilaksanakan, agar prioritas kegiatan prioritas tahunan Desa/Kelurahan dapat disusun melalui musrenbang desa/kelurahan setempat. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

E. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dikirim ke kecamatan meliputi sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan; (Form 1)

2. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan; (Form 2)

3. Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan. (Form 3)

F. Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

G. Narasumber

Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Anggota DPRD dan pejabat instansi yang ada di desa/kelurahan, serta LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

H. Tugas Tim Penyelenggara

1. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan;

2. Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain;

3. Membantu Tim Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi Proses Musrenbang;

4. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan;

5. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulensi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;

6. Mendaftar calon peserta Musrenbang;

7. Membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan;

8. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan;

9. Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang - kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan;

10. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan.

I. Tugas Delegasi Desa/Kelurahan

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan;

2. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan;

Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti: Alokasi Dana Desa maupun dari sumber pendanaan Iainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi desa/kelurahan membantu kepala desa/lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

 

Sumber : Bappeda Bintan